Ladiestory.id - Diketahui jika masalah antara mantan pasangan selebriti Brad Pitt dan Angelina Jolie terus saja terjadi. Beberapa sengketa properti gana-gini mereka berdua belum kunjung usai walau sudah resmi berpisah.
Selain itu, Angelina Jolie kembali digugat oleh Brad Pitt belum lama ini. Hal tersebut disebabkan karena Angelina telah menjual properti kebun anggur mereka yang terletak di Chateau Miraval, Prancis.
Berdasarkan laporan, kebun anggur tersebut dibeli pada tahun 2008 lalu dengan harga 30 Juta dolar AS oleh Angelina dan Brad Pitt. Pada 2014 lalu, kebun tersebut juga dipakai sebagai venue pernikahan mereka berdua.
Namun, properti tersebut dikabarkan sudah dijual ke pengusaha asal Rusia oleh Angelina. Karena tak meminta izin ataupun berdiskusi dahulu sebelum menjualnya, Brad Pitt merasa tidak terima. Karena Brad Pitt mempunyai hak yang lebih kuat guna menolak penjualan properti tersebut.
Melalui kuasa hukumnya, Brad Pitt akhirnya mengajukan gugatan kepada Angelina di Pengadilan Tinggi Los Angeles. Kabarnya berkas-berkas laporan gugatan untuk Angelina sudaj sampai ke pihak pengadilan.
"Jolie melakukan penjualan yang diklaim tanpa sepengetahuan Pitt, menyangkal Pitt hak persetujuan yang dia miliki kepadanya dan hak penolakan pertama yang dimiliki entitas bisnisnya," isi surat hukum gugatan dari Brad Pitt.
Brad Pitt menuduh jika Angelina ingin merusak dan merugikan bisnis wine nya dengan menjual properti tersebut. Tuduhan tersebut dilayangkan karena keuntungan jutaan dolar AS yang didapatkan oleh Brad Pitt berasal dari properti kebun anggur yang telah dijual oleh Angelina Jolie.
"Angie menjualnya dengan tujuan Yuri Shefler dan afiliasinya akan berusaha mengendalikan bisnis yang telah ditekuni Pitt dan untuk merusak investasi Pitt di Miraval. Jolie berusaha menimbulkan kerugian yang tidak perlu untuk Pitt. Jolie sudah lama berhenti berkontribusi pada Miraval sementara Pitt menuangkan uang dan keringat ekuitas ke dalam bisnis anggur, membangunnya menjadi perusahaan yang berpengaruh seperti sekarang ini," ungkap dokumen hukum tersebut.
